NGANJUK, PING-Wilayah Kabupaten Nganjuk memiliki potensi dan berbagai ragam bencana. Hal itu dikarenakan kondisi geologis, geografis serta hidrologis Kota Bayu sendiri. Ancaman bencana itu, diperparah dengan belum terbentuknya wadah yang menampung berbagai komponen yang berorientasi dalam usaha pengurangan risiko bencana. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan diskusi, untuk membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), pada Rabu (31/03/2021).
Hadir dan membuka diskusi, Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nganjuk, Nafhan Tohawi. Turut mendampingi Sigit ‘Gendon’ Widiyanto, dari Komunitas Pecinta Alam Pemerhati Lingkungan (KAPPALA) Indonesia. Hadir pula perwakilan Polres Nganjuk, Kodim 0810/Nganjuk, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dan camat seluruh Kabupaten Nganjuk.
Nafhan berujar, melalui forum yang terbentuk tersebut diharapkan dapat menjadi wadah berbagai kepentingan, terkait kebencanaan di Kabupaten Nganjuk. Serta membantu menyelaraskan kebijakan, maupun perencanaan program pembangunan serta kegiatan pengurangan risiko bencana. “Untuk mengurangi risiko bencana, dibutuhkan kontribusi dan peran aktif semua pihak. Saat ini telah terjadi pergeseran paradigma untuk penanggulangan bencana, yang semula urusan pemerintah menjadi urusan kita bersama, atau semua pihak,” tutur Nafhan pada acara yang berlangsung di ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nganjuk itu.
“Pergeseran paradigma itu, menuntut peran aktif banyak pihak yang disebut dengan istilah PENTAHELIX, yang meliputi lima unsur. Yaitu pemerintah, dunia usaha, akademisi, media massa dan organisasi kemasyarakatan maupun komunitas,” lanjut mantan Camat Prambon ini.
“Semua unsur tersebut harus berperan aktif dalam semua tahapan penanggulangan bencana. Mulai pra-bencana, tanggap darurat, maupun pascabencana. Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu wadah atau forum yang akan menampung berbagai komponen dan lembaga yang bergerak dalam usaha pengurangan risiko bencana,” tambah Nafhan.
Perlu diketahui, diskusi pembentukan FPRB berlangsung dalam tiga kali pertemuan. Pertama, pada Rabu (31/03/2021) untuk unsur pemerintah. Pertemuan kedua pada Kamis (01/04/2021) bagi akademisi, dunia usaha, media massa dan organisasi kemasyarakatan. Usai kedua pertemuan itu, dilanjutkan pertemuan lagi pada tanggal 8 hingga 10 April 2021. Dan untuk pertemuan skala besar, dilaksanakan pada September 2021 dengan melibatkan seluruh unsur tersebut.