NGANJUK, PING- Berdasarkan Surat Edaran (SE) Bupati Nganjuk No 440/2710/411.010/2022 menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk memfasilitasi musyawarah perencanaan khusus bagi perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Sebagai tindak lanjut, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan rapat koordinasi teknis (rakortek) pelaksanaan Musyawarah Khusus Perempuan dan Kelompok Rentan (Musyawarah Super Keren) khususnya untuk di tingkat desa tahun 2023, Jumat (28/01/2022).
Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk Suharono, S.Sos, MM menjelaskan Musyawarah Super Keren merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah untuk menyediakan kesempatan khusus untuk bermusyawarah. Sekaligus musyawarah yang berjenjang, mulai dari tingkat desa, kecamatan hinggga kabupaten.
"Di tahun pelaksanaan ini, Musyawarah Super Keren tingkat desa akan dilaksanakan dengan menunjuk enam desa sebagai percobaan," tutur Suharono pada rakortek di Ruang Anjuk Ladang Pemkab Nganjuk.
Enam desa yang dimaksud Suharono antara lain adalah Desa Bareng, Kecamatan Sawahan; Desa Margopatut, Kecamatan Sawahan; Desa Klagen, Kecamatan Rejoso; Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso; Desa Loceret, Kecamatan Loceret; dan Desa Candirejo, Kecamatan Loceret.
"Sementara enam desa dulu sebagai percobaan. Harapan kami, pada tahun selanjutnya akan lebih banyak lagi desa yang melaksanakan Musyawarah Super Keren. Selanjutnya akan diikuti di tingkat kecamatan lalu di tingkat kabupaten," lanjut Suharono.
Sedangkan pelaksanaan Musyawarah Super Keren tersebut, menurut Suharono, diadakam sebelum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (MUSRENBANG) bersama dengan forum perangkat daerah. "Baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten," tambah mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Nganjuk itu.
Selanjutnya, untuk teknis Musyawarah Super Keren, Suharono menyebut untuk di tingkat desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) dengan didampingi Tim Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM). Kemudian, dilaporkan dan dievaluasi oleh camat.
Sedangkan Musyawarah Super Keren tingkat kecamatan, dilaksanakan oleh camat dan dievaluasi oleh Tim Pembina Kabupaten. Sementara Musyawarah Super Keren tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh BAPPEDA, dan dievaluasi oleh bupati.
"Indikatornya adalah kehadiran peserta, tersusunnya daftar kegiatan prioritas, dan diakomodikasinya usulan Musyawarah Super Keren dalam perencanaan pembangunan," pungkas Suharono. (CY/CS)